Gamalis Tegaskan Rekomendasi DPRD Berau Terhadap LKPJ Bupati Menjadi Pijakan Langkah Pembangunan Selanjutnya

img

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025 menjadi capaian membanggakan bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Namun di balik prestasi tersebut, tersimpan sejumlah pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan.

 

Hal itu mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Berau dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di ruang rapat gabungan komisi DPRD Berau, Senin (4/5/2026).

 

Rekomendasi yang disampaikan DPRD tidak sekadar menjadi formalitas tahunan. Dokumen tersebut memuat beragam catatan strategis mulai dari evaluasi kinerja, kritik atas pelaksanaan program, hingga saran perbaikan yang dinilai krusial untuk arah pembangunan ke depan.

 

Wakil Bupati Berau, Gamalis, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas peran DPRD dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap jalannya pemerintahan daerah.

 

Ia menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan dan langkah pembangunan selanjutnya.

 

“Kami pastikan Rekomendasi ini bukan hanya catatan, tetapi menjadi bahan pertimbangan bagi kami dalam merumuskan agenda pembangunan ke depan,” ujarnya.

 

Gamalis mengakui, sepanjang tahun 2025, Pemkab Berau memang mencatat sejumlah capaian yang dinilai positif dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu indikatornya adalah keberhasilan meraih opini WTP dari BPK, yang mencerminkan tata kelola keuangan daerah berjalan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

 

Namun, ia tidak menampik bahwa keberhasilan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat.

 

“Masih ada kekurangan, bahkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus berbenah,” ungkapnya.

 

Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan tidak akan semakin ringan. Justru sebaliknya, dinamika yang berkembang menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih adaptif, responsif, dan tepat sasaran. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, ditambah dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan, menjadi faktor yang harus diantisipasi dengan perencanaan yang matang.

 

Karena itu, Pemkab Berau berkomitmen memperkuat pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah, khususnya untuk periode 2025 hingga 2026. Perencanaan tersebut, kata dia, harus disusun secara lebih partisipatif dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan.

 

“Ke depan, perencanaan pembangunan harus semakin adaptif terhadap aspirasi masyarakat, bukan hanya berbasis program, tetapi benar-benar berbasis kebutuhan,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Gamalis juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai, hubungan yang harmonis dan konstruktif antara kedua lembaga tersebut menjadi kunci agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif dan tepat arah.

 

Tak hanya itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, yang telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pembangunan sepanjang tahun 2025.

 

Menurutnya, keberhasilan yang diraih tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, legislatif, hingga masyarakat luas.

 

“Kami berharap kemitraan ini terus terjaga dan semakin kuat, sehingga setiap langkah pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama,” katanya.

 

Di sisi lain, DPRD Berau diharapkan tidak berhenti pada fungsi pengawasan semata, tetapi juga terus aktif memberikan kritik dan saran yang konstruktif sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja pemerintah daerah. Dengan berbagai catatan yang telah disampaikan, Rapat Paripurna ini menjadi penanda bahwa meskipun capaian telah diraih, perjalanan pembangunan Berau masih jauh dari kata selesai.

WTP boleh saja menjadi simbol keberhasilan tata kelola keuangan. Namun, bagi masyarakat, ukuran sesungguhnya tetap pada seberapa besar dampak pembangunan itu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. (sep/FN/Advertorial)